PINUSI.COM - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri dialog yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dalam rangka perayaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun depan di Kantor Dewan Pers, Jumat (1/12/2023).
Di acara tersebut, Anies memaparkan beberapa persoalan yang ditanyakan para panelis, yang terdiri dari pengurus PWI di berbagai daerah Indonesia.
Salah satu topik yang ditanyakan panelis adalah persoalan penguatan demokrasi dan penegakan hukum.
Anies menegaskan, pilar penting dalam demokrasi adalah trust atau kepercayaan.
"Kami melihat trust mengalami penurunan luar biasa, apalagi menjelang pemilu sekarang ini."
"Percakapan dominan saat ini adalah tentang netralitas negara dan lembaga negara."
"Itu artinya ada masalah. Ada trust yang semakin menurun," tegas Anies.
Apalagi, lanjut Anies, dalam beberapa waktu terakhir publik dihebohkan dengan Mahkamah Konstitusi (MK), yang sejatinya sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi, tapi mendapat sorotan tajam.
Apalagi, setelah keluar putusan Mahkamah Kehormatan (MK) MK yang memutuskan mantan Ketua MK Anwar Usman melanggar etik.
"Kemarin kita diramaikan lagi dengan data KPU yang bocor."
"Ini semua akan membuat penurunan trust kepada institusi pemerintahan," jelas Anies.
Capres yang diusung Nasdem, PKS, dan PKB itu bertekad mengembalikan kembali tingkat kepercayaan publik pada lembaga-lembaga pemerintah.
Juga, memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM secara adil, dan memberantas segala bentuk praktik KKN.
"Khusus lembaga penegak hukum kita, cara mengembalikan trust itu tadi (lembaga penegak hukum) ya harus independen dan diisi oleh orang-orang berintegritas," papar Anies.
Selain itu, lanjut Anies, komitmen negara dalam mengadang tumbuhnya kembali praktik nepotisme, harus menjadi fokus serius setiap penyelenggara negara.
"Anti nepotisme harus dicontohkan, bukan diceramahkan. Nah, ini harus kita contohkan bersama-sama."
"Apalagi KPK, lembaga ini harus kita jaga."
"Jangan sampai KPK dijadikan alat politik oleh beberapa pihak, apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi oknum yang ada di dalamnya."
"Kami ingin memastikan KPK ini bersih dari intervensi," beber Anies.
Capres dari Koalisi Perubahan itu juga menyinggung tentang model pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Menurut Anies, penyebab ketimpangan yang terjadi di daerah-daerah, adalah karena pemerintah pusat kurang berperan secara signifikan dalam pembangunan daerah.
"Pemerintah pusat harus menyusun kebijakan sampai ke level provinsi, sehingga pemerintah daerah mengetahui apa saja yang harus dikerjakan, karena pemerintah pusat mentransfer dana ke daerah."
"Selama ini enggak ada arahan dari pusat untuk daerah."
"Nah, ini yang akan kita benahi, agar program pemerintah pusat berjalan beriringan dengan program di daerah," imbuh Anies. (*)
