PINUSI.COM - Immanuel Ebenezer, Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengeklaim penganugerahan pangkat jenderal bintang empat kepada Prabowo Subianto, merupakan bentuk terima kasih dan apresiasi TNI atas dedikasi Prabowo selama 4 tahun menjabat Menteri Pertahanan.
Noel, sapaan Immanuel Ebenezer, membantah semua anggapan yang menyebut kenaikan pangkat itu merupakan transaksi politik.
Pria yang pernah menjabat Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) itu mengesankan, selama menjadi Menhan, Prabowo sudah mengukir berbagai prestasi, sehingga kenaikan pangkat itu dianggap wajar saja.
"Marilah kita berpikir positif saja, bahwa kenaikan pangkat ini adalah bentuk rasa terima kasih TNI kepada salah satu personel terbaiknya, yaitu Jenderal Prabowo Subianto," kata Noel ketika dikonfirmasi, Rabu (28/2/2024).
Prosesi kenaikan pangkat untuk Prabowo Subianto digelar di Mabes TNI, Jakarta Timur, pagi tadi.
Penyematan pangkat jenderal bintang empat itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Prabowo dianggap layak menyabet penghargaan itu, lantaran dianggap berjasa besar untuk Bangsa Indonesia, terutama di bidang pertahanan.
Selain Prabowo, beberapa tokoh lain mendapat penghargaan yang sama, seperti Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan, Jenderal Hendropriyono, dan Jenderal Agum Gumelar.
Jadi, menurut Noel penghargaan itu tak ada kaitannya dengan politik, itu murni bentuk apresiasi negara terhadap jasa besar Prabowo Subianto.
"Jadi bisa dikatakan wis wayahe Jenderal Prabowo Subianto atas pengabdiannya selama ini menerima penghormatan yang sama," tuturnya.
Respons Jokowi Soal Tudingan Transaksi Politik
Presiden Jokowi menampik semua tudingan miring atas penganugerahan pangkat jenderal bintang 4 kepada Prabowo.
Kepala Negara secara tegas menyatakan, kenaikan pangkat bukan sebuah transaksi politik sebagaimana yang dituduhkan berbagai pihak.
Dia meminta agar hal ini tak dikait-kaitkan dengan politik.
Lagi pula, lanjut Jokowi, apabila penganugerahan pangkat itu bertujuan politis, maka hal itu dilakukan sebelum pemilihan umum.
"Ya kalau transaksi politik kita berikan sebelum pemilu."
"Ini kan setelah pemilu, supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu," ucap Presiden Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2/2024). (*)
