PINUSI.COM, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp3.500 triliun dengan defisit Rp600 triliun sangatlah tidak wajar.
"Soalnya ini kebanyakan program pemerintah mendatang seperti melanjutkan IKN dan program makan siang gratis," kata Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti kepada Pinusi.com, Rabu (5/6).
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah telah menetapkan defisit fiskal untuk RAPBN 2025 di kisaran 2,45-2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Esther menerangkan rancangan APBN dengan skema defisit dinilainya normal untuk dilakukan. Meski begitu, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara batas defisit APBN tidak boleh melebihi batas 3 persen dari PDB.
Berdasarkan data defisit APBN periode pertama Jokowi, nilai defisit terbesar terjadi pada 2019 yakni sebesar Rp348,65 triliun atau 2,20 persen dari PDB. Masih di periode yang sama, khususnya tahun 2018 nilai defisit APBN terendah terjadi pada 2018 yakni sebesar Rp269 atau setara 1,81 persen dari PDB.
Karena itu, kata Esther, berdasarkan kebijakan publik pengeluaran pemerintah harus lebih besar daripada penerimaannya. Meski begitu, ia mengingatkan agar defisit yang diusulkan tidak terlalu besar.
"Karena defisit yang terlalu besar akan ada beban anggaran yang harus kita sanggah," terangnya.
Esther menilai pemerintah ke depan perlu mendorong perekonomian dengan pengeluaran belanja pemerintah. Bila belanja pemerintah dalam kondisi seret, ia mengkhawatirkan pertumbuhan ekonomi tidak akan ekspansif.
"Yang terjadi justru malah terkontraksi," pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melakukan rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI.
Dalam kesempatan tersebut pimpinan kementerian dan lembaga tersebut menyodorkan rancangan APBN 2025 sebesar Rp3.500 triliun dengan skema defisit sebesar Rp600 triliun.
