PINUSI.COM, Jakarta – Pembengkakan kereta Cepat Jakarta-Bandung seharga tiliunan rupiah akan merogoh kantong APBN, namun Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK menolak penggunaan anggaran proyek tersebut menggunakan APBN, Senin (8/8/2022).
Amin menegaskan menolak penggunaan APBN untuk membiayai cost overrun atau beban pemmbiayaan dari proyek infrastruktur pembangunan kereta cepat, ia memberikan rambu kuning agar tidak terjebak dalam menggunakan uang negara.
“Jangan terjebak mau menggelontorkan dana APBN untuk menanggung pembengakakan biaya,” kata Amin AK.
Ia juga menilai adanya beberapa kejanggalan dalam proyek kereta cepat Jakarta Bandung sejak proposal proyek disampaikan ke China pada Agustus 2015 lalu.
Amin mengatakan China kala itu menawarkan biaya proyek dengan harga murah dibandingkan Jepang dan juga menjanjikan proyek dikerjakan secara bussines to bussines (B2B) tanpa adanya jaminan pemerintah. Namun, saat proyek pembangunan berjalan justru Indonesia terjebak.
“Melanjutkan proyek dengan resiko beban utang makin besar, jika menghentikan proyek dengan resiko proyek mangkrak, namun tetap membayar utang yang sudah berjalan,” ucapnya.
Menurut politisi fraksi PKS ini untuk menghentikannya sangat sulit, pasalnya karena sudah terlanjur menggunakan dana yang cukup besar dan juga pengerjaan proyek ini sudah melebihi delapan puluh persen.
“Sejak awal studi kelayakan yang dilakukan China sangat aneh. Jika mereka tidak mampu mendekteksi potensi pembengkakan biaya tersebut. Apakah karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar proyek rugi tersebut tetap berjalan” tutup Anggota Komisi V DPR RI.
