PINUSI.COM - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghentikan proses hukum kasus TikToker Bima Yudho Saputro yang mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
"Saya minta Pak Kapolri dan seluruh jajaran yang di bawah untuk tidak melanjutkan kasus ini."
"Pastikan seluruh anggota bapak, baik itu di polda, polres, maupun polsek, tidak ada yang berani ancam Bima dan keluarga," ujar Sahroni, dikutip dari laman DPR, Minggu (16/4/2023).
Legislator Partai Nasdem itu menilai kritik yang disampaikan oleh Bima masih berada dalam koridor yang benar. Oleh karena itu, ia menilai tidak perlu ada intervensi hukum yang berlebihan.
BACA LAINNYA: Ahmad Sahroni: Restorative Justice Tidak Tepat untuk Mario Dandy
"Ingat, masyarakat sedang memantau segala keputusan dari Polri," ucapnya.
Sahroni juga berharap Pemprov Lampung lebih terbiasa menerima kritik dari masyarakat, terutama oleh anak muda. Selama kritiknya masih berlandaskan fakta yang ada, menurutnya, sebaiknya direspons dengan bijak.
Sebab, Sahroni melihat keresahan Bima ternyata turut menjadi keresahan sebagian besar masyarakat Lampung.
"Seluruh pemerintah daerah, khususnya Pemprov Lampung yang sedang mendapat sorotan, harus lebih terbiasa menerima kritik."
"Sebab, walaupun beberapa bahasa penyampaiannya kurang layak, namun kritiknya itu berbasis data dan fakta di lapangan," tutur Sahroni.
BACA LAINNYA: Komisi III: Tindak Tegas Praktik Jual Beli KTP kepada WNA di Bali
Oleh karena itu, ia meminta Pemprov Lampung untuk mendengar kritik yang membangun, bahkan mengajak pihak yang melontarkan kritik untuk berkolaborasi.
Sahroni mengaku kecewa mendengar informasi yang beredar, terkait keluarga Bima yang sempat ditegur oleh Gubernur Lampung. Sahroni merasa sikap tersebut tidak mencerminkan pemimpin daerah yang bijak.
"Karena sebelumnya saya dengar ayahnya (Bima) sempat ditegur oleh gubernur. Tentu saya sangat menyayangkan hal tersebut, harusnya gubernur justru berterima kasih dan beri apresiasi."
"Karena kalau saya lihat fakta yang ada, jalanan dan infrastrukturnya memang masih memprihatinkan," papar Sahroni. (*)
Editor: Yaspen Martinus
