PINUSI.COM - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tak ingin kasus hukum yang menimpa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dipolitisasi.
Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) disebut-sebut telah menetapkan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.
Kabar itu diperkuat usai tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, dan menemukan barang bukti berupa uang puluhan miliar dalam pecahan asing maupun rupiah.
"Soal masalah politisasi hukum, kita berupaya jangan sampai itu terjadi, kan itu semangat kita," kata Surya Paloh saat konferensi pers di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023)
Surya Paloh mengatakan, seandainya politisasi sudah terjadi, ia hanya bisa pasrah, karena hal tersebut bukanlah kewenangan Partai NasDem.
Surya Paloh menegaskan, Partai Nasdem tidak punya upaya untuk menahan politisasi.
"Kita menjaga, kalau dari pihak NasDem pasti menjaga tidak ada upaya politisasi hukum. Tapi kita kan bukan penegak hukum, kita institusi partai politik."
"Apakah ada yang menjamin, menggaransi sepenuhnya aparat penegak hukum bebas sama sekali tidak ada politisasi terhadap masalah penegakan hukum? Itu catatan pinggir, rekam jejak, dan sebagainya," bebers Surya Paloh. (*)
